PB DPRD dan AMPERA Gelar Aksi Jilid II di Kejati Sulsel Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Mamin DPRD Jeneponto

JNEPONTO, SULSEL - Pengurus Besar Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (PB DPRD) dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Turatea (AMPERA) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (26/7/2023).

Para demonstran yang mengatasnamakan dirinya gabungan Koalisi Pemuda Anti Korupsi ini, sebelumnya pernah melakukan aksi unjuk rasa di dapan kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto dengan kasus dugaan yang sama.

Baca juga: Ada Logo Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di Portal Dewan Pers, Ninik Rahayu Perlu Klarifikasi Hal Ini!

Fahri Nurhidayat selaku jenderal lapangan mengatakan, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Sebab, sampai saat ini masyarakat pelosok desa dan kota masih banyak yang belum mendapatkan kepedulian, kesejahteraan dan keadilan di tanah kelahirannya. Baik dari pemerintah ataupun dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca juga: 7 Kg Narkotika Jenis Sabu Gagal Ke Parepare Sulsel

"Makanya kami turun di jalan di depan kantor Kejati Sulsel menyuarakan kembali kasus dugaan korupsi anggaran makan minum (mamin) pimpinan DPRD Jeneponto yang diduga kuat ada kerugian negara berdasarkan LHP BPK Sulsel senilai ratusan juta rupiah, " kata Fahri.

Dijelaskan bahwa pada Senin 20 Februari 2023, pihaknya mendapat informasi terkait unsur pimpinan DPRD Jeneponto diduga terindikasi korupsi dana anggaran makan minum rumah jabatan (Rujab) tahun anggaran 2020-2021-2022.

Baca juga: AHY Serius Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN Diduga Bayar Warga Jadi Penggarap

Disebutkan bahwa anggaran mamin Pimpinan DPRD Jeneponto yang cair selama tiga tahun tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih Rp.5.220.000.000, miliar rupiah, hal ini berdasarkan anggaran makan minum ketua DPRD sebesar Rp.75.000.000 perbulan dan posisi Wakil Ketua masing-masing Rp.35.000.000 perbulan.

Namun parahnya, tutur Fahri menduga bahwa ketiga pucut pimpinan DPRD Jeneponto tidak menempati rumah jabatannya. Akan tetapi, ketiganya tinggal di rumah pribadi masing-masing. 

Baca juga: Pemilik Tagihan terhadap PT Torganda Dipersilahkan Mendaftar

"Ini kan sudah nyata melakukan pelanggaran melawan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017, menyebutkan anggaran makan minum adalah fasilitas rumah jabatan bukan untuk rumah pribadi masing-masing ataupun di warkop dan lain sebagainya, " ujar Fahri.

Fahri berharap agar kiranya pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serius dan tidak tebang pilih dalam melakukan proses pemeriksaan dan menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola Polri Kembali Tetapkan 2 Tersangka Pengaturan Skor di Liga 2

"Kasus ini juga kan sampai saat ini masih berproses di Kejaksaan Negeri Jeneponto, " ujarnya.

"Aksi yang kami gelar ini menegaskan beberapa tuntutan yang harus diindahkan oleh pihak Kejati Sulsel, " tambahnya.

Adapun tuntutannya, yakni. Mendesak
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera mengambil alih proses penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran makan minum pimpinan DPRD Jeneponto di Kejari Jeneponto.

"Kami juga meminta kepada Bapak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera mencopot bapak Kajari Jeneponto yang kami anggap tidak mampu menuntaskan kasus mamim pimpinan DPRD Jeneponto, " tegasnya.

Demonstran juga meminta Kejati Sulsel untuk tidak menghapus proses hukum pidananya ketika ada pengembalian kerugian negara pada Anggaran makan minum Pimpinan DPRD Jeneponto T.A 2020-2021-2022.

Baca juga: Gakkum KLHK Tangkap Cukong Kayu di Sulsel

Demonstran lainnya, Ketua umum PB DPRD, Jatong menegaskan tangkap dan adili para oknum terduga pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kami dari koalisi pemuda anti korupsi (PB DPRD & AMPERA) tetap fokus pada kasus ini dan tetap konsisten mengawal proses kasus ini sampai tuntas, " tegas Jatong sapaannya yang juga selaku penanggungjawab gerakan aksi tersebut. (syr).